Memahami Pasal 6: Konsep Utama Dijelaskan
Pasal 6 menyajikan peluang kerja sama untuk membantu negara-negara dalam memenuhi dan meningkatkan target mitigasi perubahan iklim mereka melalui kolaborasi internasional.
Menetapkan Latar: Perjanjian Paris
Perjanjian Paris (PA) merupakan perjanjian penting antara negara maju dan negara berkembang, yang berkomitmen untuk membatasi peningkatan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celsius, dan berusaha untuk membatasinya pada 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini. Perjanjian tersebut juga menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, yaitu keseimbangan antara emisi dan penyerapan gas rumah kaca (GRK). Keseimbangan ini penting untuk mewujudkan tujuan suhu jangka panjang yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara – yang dikenal sebagai Pihak penanda tangan – harus menetapkan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Rencana ini disebut sebagai Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC). NDC sangat penting bagi struktur Perjanjian, yang mencerminkan komitmen, kemampuan, dan ambisi suatu negara dalam mengatasi perubahan iklim dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi proaktif. NDC menjabarkan cetak biru khusus negara untuk mencapai ambang batas suhu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Pihak Penanda Tangan diharapkan untuk melacak kemajuan mereka menuju tujuan-tujuan ini dan terus berupaya untuk meningkatkan ambisi aksi iklim mereka dari waktu ke waktu.
Perjanjian Paris juga mendorong kolaborasi sukarela antarnegara untuk memenuhi dan meningkatkan ambisi NDC mereka. Kerangka kerja kolaboratif ini dirangkum dalam Pasal 6.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang negosiasi internasional perubahan iklim, kunjungi garis waktu interaktif ini.
Pasal 6: jalur kerjasama
Kerjasama antara Para Pihak bersifat sukarela. Tiga pendekatan utama diuraikan dalam Pasal 6:
Pasal 6.2
Juga dikenal sebagai "pendekatan kooperatif", Pasal 6.2 menguraikan kerangka kerja untuk kerja sama berbasis pasar antara dua negara atau lebih.
Konvensi ini menetapkan persyaratan akuntansi, pelacakan, dan pelaporan yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam pendekatan kerja sama yang melibatkan pembuatan, perdagangan, dan penggunaan Hasil Mitigasi yang Ditransfer Secara Internasional (ITMO).
Penting untuk dicatat bahwa negara-negara memutuskan jenis kerja sama apa yang akan dijalani, misalnya dengan bergabung dalam Sistem Perdagangan Emisi, menerapkan kegiatan mitigasi tertentu, atau melalui mekanisme lainnya.
Pasal 6.4
Pasal 6.4 adalah mekanisme kredit internasional di mana Pengurangan Emisi Pasal 6.4 (A6.4ER) dihasilkan dan diperdagangkan.
Mekanisme ini diawasi oleh Badan Pengawas UNFCCC, yang menetapkan aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh kegiatan mitigasi agar dapat menerbitkan kredit karbon. Mekanisme ini merupakan penerus Mekanisme Pembangunan Bersih dari Protokol Kyoto.
Pasal 6.8
Kerangka kerja ini menekankan transfer teknologi dan pengetahuan. Kerangka kerja ini berfokus pada kerja sama nonpasar untuk membuka manfaat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kredit karbon tidak dihasilkan dan/atau diperdagangkan.
Mengapa Pasal 6 penting?
Karena perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan kerja sama internasional yang segera dan ambisius , Pasal 6 menciptakan struktur yang melaluinya Para Pihak dapat berkolaborasi untuk memenuhi dan meningkatkan ambisi NDC mereka dengan membuka mitigasi tambahan.
Terkait dengan negara tuan rumah, Pasal 6 juga dapat memperluas akses ke teknologi penting, menarik investasi, memfasilitasi transfer teknologi, memberi insentif bagi pengembangan kapasitas dan membiayai tindakan mitigasi yang tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan internasional.
Sumber daya tambahan
Kegiatan yang dikembangkan dalam proyek ini akan beroperasi dalam kerangka Pasal 6.2. Oleh karena itu, kami menguraikan lebih lanjut persyaratan dan pedoman Pasal 6.2, sebagaimana diadopsi dalam negosiasi UNFCCC. Kami juga telah menyusun sumber daya utama untuk mendukung dan membangun kapasitas bagi para pemangku kepentingan utama.